PERBANDINGAN PROSEDUR LEGISLASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Wahyu Tio Ramadhan, Eddy Purnama

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat dan fungsi Lembaga Eksekutif Negara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap legislasi di masing-masing negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hak legislasi Indonesia ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan hak legislasi Amerika Serikat ada pada Congress, yang terdiri atas Senate dan House of Representtaive. Kemudian kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang Indonesia berada di tangan DPR, dan kekuasaan membentuk undang-undang di Amerika Serikat berada ditangan Congress. Eksekutif Indonesia dan Amerika dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada Legislatif, namun di Indonesia ketika dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut ditulis atas inisiatif Presiden, di Amerika Serikat tidak lagi ditulis atas usulan Presiden, rancangan tersebut menjadi milik Senate atau House of Representative  Serta adanya veto yang dimiliki Presiden Amerika Serikat untuk menolak RUU yang diajukan kepadanya, sedangkan Presiden Indonesia tidak memiliki hal itu. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengamandemen UUD 1945 untuk memberikan kebebasan kepada DPD RI untuk mengajukan dan Membahas RUU sama seperti DPR RI supaya memperjelas tugas utama dari DPD RI sebagai bagian dari badan legislatif yang mempunyai fungsi legislasi. Supaya mempunyai peran seperti Senate Amerika Serikat dalam mengajukan dan membahas RUU mempunyai kewenangan yang sama dengan House of Representative Amerika Serikat.

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Jimly Asshidqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Maria Farida Indrati Soeprapto, Imu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Sri Soemantri, Himpunan Kuliah Perbandingan antar Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1991

¬¬¬_____________, Prosedur dan sistem perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

The Constitution of United States of America

C. Jurnal

Mirza Fadhli, 2010, “Perbandingan kewenangan legislasi Indonesia dan Filiphina” Skripsi

D. Website

Damang Alveroes Al-Khawarizmi, “Pemisahan Kekuasaan Separation of Power”, 2011, http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-separation-of-power.html, diakses 18 Agustus 2016

Prof Gregory Sember, “How Bills become a law” youtube video diakses pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 pukul 10.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif diakses 31 Maret 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur, diakses 12 mei 2016

E. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Erlanda Juliansyah, Staff Komisi III DPR RI, yang dilakukan di Banda Aceh, pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 7.30 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)