PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)

Rini Mihartika, Nurhafifah Nurhafifah

Abstract


Abstrak - Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Selain pidanatambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barangtidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidanakorupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, bagaimana penerapan denda pengganti kurungan dan bagaimana terpidana memilih Pidana Denda dan akibat hukum bagi yang tidak membayar denda.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa.Pidana Denda pengganti Kurungan dilaksanakan pada waktu dijatuhkan pidana denda oleh hakim yang diputus sekaligus dan ditentukan berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Dan bilamana terpidana tidak dapat membayar pidana denda maka dapat digantikkan dengan kurungan Maksimum 1 Tahun.Disarankan Denda jangan dikonversi dengan kurungan tapi dilakukan saja perampasan barang agar pada akhirnya denda terbayar,karena filosofi denda bukanlah untuk memperkaya negara maupun memiskinkan terpidana, hanya sebagai penjera.

Kata Kunci : Penerapan pidana, denda pengganti kurungan.

 

Abstract - Based on article 18 section (1) of  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 and  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 about The Eradication of Corruption, it states that besides  the additional criminal law mentioned in Kitab Undang-undang Hukum Pidana, there  is confiscation of tangible or intangible property which is obtained by corruption act, including the convict's corporation where the corruption is done, and also the price of propertyas replacement.The purpose of this essay is to explain the execution of criminal penalties for corruption, the implementation of fines as substitute to imprisonment and how the convict chooses the criminal fines and legal consequences for those who do not pay fines.Data in this essay is obtained by library research and field research. The library research was conducted to obtain data that is theoretical, while the field research was conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants.Based on the research, the implementation of criminal penalties for corruption committed by the prosecution and execution can be carried out by the prosecutor if the clerk had sent a copy of the decision letter to the prosecutor. The fines as subtitute for imprisonment carried out at the time imposed by the  judge who terminatesand at the same time determines how many days imprisonment will be served in casethefines  penalty is not paid. And if the convict can’t pay the fine, it can be subtituted with a imprisonmentfor maximum 1 year.It is advised to not convert the fines toimprisonment penalty but rather conduct confiscation until the convict eventually pays off the fines, because the philosophy of imposing fines is not to enrich or impoverish the state nor to impoverish the convict. It is just as a deterrent.

Keywords : Penalty application, penalty substitute fines.

 

Full Text:

PDF

References


A.Fuad Usfa,Pengantar Hukum Pidana, UMM, Malang, 2006

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Chairul Huda ,Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada, Jakarta, 2008

Danil Elwi, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

I.A. Budivaja dan Y.Bandrio,Eksistensi Pidana Denda didalam penerapannya, jurnal hukum, vol. XIX, No 19,2010 diunduh tanggal 18 Mei 2016

Leden Marpaung, Tndak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007

Lilik Mulyadi,Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000

Mochtar Lubis & James C.Scott,Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1995

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,Alumni,Bandung,1998

Munir Fu’ady, Perbuatan Melawan Hukum , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2005

Ninik Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Permai, Jakarta, 2005

Soedjono D., Sistem Peradilan Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Rajawali Pers, Jakarta, 1989

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006

Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977

Suhariyono AR,Pembaruan Pidana Denda di Indonesia,Papas Sinar Sinanti, Jakarta,2014

Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi Total Media, Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan Keempat, Jakarta, Balai Pustaka, 1984


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)