TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH

Nadya Riana, Tarmizi Tarmizi

Abstract


Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran izin gangguan dan upaya penanggulangan pelanggaran izin gangguan di Kota Banda Aceh.Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk  memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dilakukanuntuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan izin gangguan yaitu faktor kesadaran dan keenggananan pelaku dalam pengurusan izin gangguan, lemahnya pengawasan dari PPNS yang menangani masalah izin di Kota Banda Aceh dan faktor rendahnya sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Upaya penanggulangan izin gangguan dengan cara tindakan prenventif yaitu penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran baik individu, masyarakat maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan juga tindakan Represif setelah pelanggaran terjadi yang dapat ditempuh melalui proses sarana penal dan nonpenal. Disarankan kepada seluruh pendiri bangunan di Kota Banda Aceh agar bersama-sama menciptakan ketertiban, keselamatan serta kesehatan umum di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Diharapkan kepada aparat pemeritah untuk meningkatkan fungsinya dalam memberikan izin dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin gangguan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan serta  melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelanggaran Izin Gangguan.

  

Abstract - The objective of this study was to explain the factors that led to the crime of breach of the nuisance permit and how to control the violations of the nuisance permit in Banda Aceh.The data in this study were obtained by using empirical juridical research through literature and field research; literature research was conducted to get secondary data, and field research was carried out toget primary data through interviews with respondents and informants.The results showed that the factors that lead to violations in the implementation of the nuisance permit among other the lack of awareness and reluctance of the people in applying for nuisance permit, weak supervision of investigators who in charge of issuing the permit in Banda Aceh and the low legal sanctions applied against violators of nuisance permit. Prevention efforts to address the violation of the nuisance permit were using preventive measures that countermeasures didbefore the breach of either individual, communities or authorities of certain civil servants, as well as repressive measures after the breach occurred that can be achieved through the penal and non-penal process.It is suggested that all the founders of buildings in Banda Aceh jointly create order, safety, and public health in society and state life and comply with laws and regulations that apply to the creation of a safe, peaceful and prosperous life. It is expected to government officials improve their function in issuing a permit by enforcing the law against violations of the nuisance permit by procedures set out in legislation as well as conducting supervision and control continuously.

Keywords : criminal, concerning the nuisance permit.

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana ;Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo. Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana Bandung: PT. Citra Aditya Bakti2005.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, cetakan ke-1, PradnyaParamita, Jakarta, 2004

John Salindeho, Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

PeraturanMenteridalamNegeriNomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Izin Gangguan Di Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT CiptaAditya Bakti, Bandung, 1997.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Otje Salman, Disiplin Hukum Sosial, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.

¬¬¬−−−−−−−−−−, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

−−−−−−−−−−, Penelitian Hukum Normatif, IND-HILLCO, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Cetakan Kedua,Yogyakarta, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 danNomor 450 tentang Izin Gangguan.

Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)