STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : 04/JN/2010/MS-JTH TENTANG PELANGGARAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM

Mai Nadhifatun Nisak, Tarmizi Tarmizi

Abstract


Abstrak - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa.Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimana hakim dalam amar putusannya telah menggunakan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1)  KUHP serta tidak secara tegas  dan jelas menggunakan unsur Pasal yang terdapat dalam Qanun sehingga dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam amar putusannya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu Menghukum terdakwa I dengan uqubat cambuk dihadapan  umum sebanyak 3 (tiga) kali, Menghukum terdakwa II dengan ‘uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 2 (dua) kali oleh karena Mengenai pengelompokan takaran/kadar cambukan menurut jenis tindak pidana belum diatur secara jelas, baik dalam qanun maupun dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ’Uqubat Cambuk.

Kata Kunci : Cabang syariah, Hukum beriman, ibadah, promosi Islam.

 

Abstract - The purpose of this study was to learn whether the legal basis in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH has been in accordance with the legal provisions and to explain the judges' consideration in giving different punishments against the two defendants. The results showed that the legal basis used by the judges in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH was not in accordance with the legal provisions in force. In his verdict, the judge used elements in Article 55 paragraph (1) of Criminal Code and did not explicitly and clearly use the elements of Articles in the Qanun resulting in an error in the verdict. The judge also gave different punishments against the defendants.  The defendant I was punished with three lashes in front of the public while the defendant II only received two.  This was due to the absence of regulation on the number lashes by type of criminal offenses both in Qanun and the Governor Regulation of Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 of 2005 on Technical Guidelines of 'Uqubat Lashes.

Keywords : Branch of sharia, Law in faith, Worship, Islamic promotion.

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi,2008, Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana),PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill-co,Jakarta.

Bambang Poernomo, 1982,Asas-asas Hukum Pidana,Ghalia IndonesiaYogyakarta.

Barda Nawawi Arief,2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, Himpunan Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, cet. ke-6, Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,Banda Aceh.

Hamdan Zoelva, 2002,Syari’at Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia,Media Dakwah, Jakarta.

Lamintang,1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, L.1986,Kriminologi. PT. Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Tahir Azhari,2007, Negara Hukum Suatu Segi tentang Prinsip-Prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta.

Nurkhairina, studi kasus terhadap putusan Pengadilan Jantho Nomor : 22/Pid.An/2012/PN-JTH tentang anak pelaku tindak penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, Darussalam-Banda Aceh, Unsyiah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Poerwadarminta, W.J.S.1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Bandung, 2002.

RusliMuhammad,2005, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta.

RahardjoSatjipto, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,Bandung.

Realitas hukum di Indonesia, memberlakukan beberapa hukum di Indonesia, yaitu: Hukum Perundang-undangan (Ciri Eropa Continental), Hukum Adat (Customary Law), Hukum Islam (Moslem Law), dan Yurisprudensi Hakim.

Roeslan Saleh,1983, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru. SoesiloR. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Oemi Pasal,Politeia,Bogor.

Soekanto Soerjono,2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Zakariah Idris, dkk,1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)