TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

Bayhaqi Febriyan, Nursiti Nursiti

Abstract


Abstrak - Artikel  ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis kampanye hitam yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017, menjelaskan hambatan Panwaslih Banda dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu kampanye hitam serta upaya Panwaslih dan kepolisian kota Banda Aceh dalam menangani perkara tindak pidana pemilu kampanye hitam (black campaign).Data diperoleh melalui penelitian Kepustakaan dan lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kampanye hitam yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 yaitu fitnah, menghasut orang lain dan menghina. Panwaslih Kota Banda Aceh menampung dan menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran pilkada dari masyarakat. Namun demikian tidak semua kasus Black Campaign yang terjadi dapat terselesaikan secara tuntas karena terdapat hambatan yaitu, kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, keterbatasan waktu yang dinilai terlalu singkat dalam hal pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara ke pihak kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Panwaslih dan Kepolisian lebih ditekankan pada upaya pencegahan terhadap tindak pidana kampanye hitam yaitu, sosialisasi Pilkada  dan pendidikan politik bagi para pemilih khususnya pemilih pemula dan pemangku adat.Disarankan kepada pihak Panwaslih dan kepolisian untuk meningkatkan kerja sama serta sosialisasi dalam penyamaan persepsi tentang tindak pidana pemilu sehingga semua pihak dapat singkron menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pemilu.

Kata Kunci : Kampanye Hitam, Kepala Daerah.

 

Abstract - This journal aims to explain the types of black campaign that occurred during the provincial election of Banda Aceh in 2017, describes the obstacles Panwaslih in resolving criminal election smear campaign and efforts Panwaslih the city of Banda Aceh in handling lawsuits of election campaign criminal black (black campaign). Data in writing this essay obtained through empirical legal research.Results of collection and discovery of data and information through field studies on the basic assumption used in addressing the problems in this thesis research. The data is then analyzed and compiled descriptively to explain the research problems.. The results of the study explained that there was some kind of smear campaign conducted in local elections in the city of Banda Aceh in 2017, namely defamation, inciting others and insulting. Panwaslih Banda Aceh to accommodate and follow up the findings and reports of electoral violations from the public. However, not all cases that occurred Black Campaign can be solved completely because there are obstacles, namely, the lack of evidence such as the absence of witnesses to be questioned, the limitations period is considered too short in the collection of evidence and the transfer of the case to the police.As for the efforts made by Panwaslih and police are more emphasized on prevention efforts against crime namely black campaign, election socialization and political education for voters, especially first time voters and indigenous stakeholders. It suggested for Panwaslih and police to improve cooperation and dissemination in the perception of the criminal election so that all parties can be synchronized to apply the provisions of the Crime of Election.

Keywords : Black Campaign, Regional Head.

Full Text:

PDF

References


Bersama-sama ( Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.s/2010/PN.Gs)” Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman 2013.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

http;//www.acehtrend.co/kabar-adi-laweung-lakukan-black-campaign-di/sabang

http://www.rumah pemilu.org./in/read/89/Ramlan-Surbakti

Purnadi purbacarakan,soerjono soekanto,iktisar antinomy: Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta, Rajawali Pers; 1985

Mohd. Din dkk. “Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu” Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16. No. 1. Tahun 2016. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Maria Herdiana “ Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)