PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)

Fitria Fitria, Rizanizarli Rizanizarli

Abstract


Abstrak - Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 UU No.8 Tahun 1981). Saat ini masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dalam mengajukan bantuan hukum, kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dan upaya yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari keuchik. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat.Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Penyedia Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Bantuan Hukum.

 

Abstract - A suspect or an accused is suspected of or accused having committed an offense which liable to a death penalty or imprisonment of fifteen years or more or for those who are destitute who are liable to imprisonment of five years or more who do not have their own legal counsel, the official concerned at all stages of examination in the criminal justice process shall be obligated to assign legal counsel for them (Article 56 of Act. Number 8 Year 1981).In reality there are still problems in the provision of legal aid to poor people. The purpose of the research thesis is to explain the mechanism in asking for legal counsel and the problem that are faced by the legal aid institute and the efforts taken by the legal aid institute in the implementation of legal aid to poor people.The data in this research were obtained through field and libraries research. The results of the research thesis is showed that the mechanism of assistance the law can be done by filing a petition in writing, delivered the document regarding these matters, attach a letter to the needy from the Geuchik. The problem faced is the lack of funding, lack of supervision, the lack of coordination between the investigators and the court with advocates and appointing advocates unevenly. Efforts is to allocate funds for the implementation of legal aid for the poor, increase the availability of legal aid for the poor and improve human resources.

Keywords : Providing, Poor, Legal Counsel.


Full Text:

PDF

References


Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,Jakarta, 2012.

Frans Hendra Wirnata, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)