PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

Eka Wardani

Abstract


Abstrak - Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980, bahwa: “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Namun dalam kenyataannya masih ada perusahaan yang belum melaporkannya.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, faktor yang menyebabkan perusahaan tidak melaporkan adanya lowongan kerja, dan akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan lowongan pekerjaan. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tidak berjalan sebagimana yang diamanatkan oleh perundang-undang hal ini dikarenakan pihak perusahaan tidak mengetahui perihal adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan wajib lapor lowongan kerja serta tidak pernah dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Penerapan sanksi karena tidak dilaporkannya lowongan kerja oleh perusahaan nyatanya tidak pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Disarankan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas mengenai wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan serta sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor dan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Peduduk Aceh untuk melakukan sosialisasi mengenai wajib lapor lowongan kerja kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci : Pelaksanaan Wajib Lapor, Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja.

 

Abstract - The purpose of this thesis to explain the implementation of compulsory reporting of vacancies by the company at the Department of Labor and Population Mobility Aceh, the factors that led the company did not report their job, and as a result of the law against companies that do not register job vacancies. To obtain the data in the writing of this, in doing literature and field research. To obtain secondary data is done by reading the legislation, scientific works, the opinion of scholars, books and articles. Field work was conducted to obtain primary data related to this study through interviews with respondents and informants. Based on the survey results revealed that the implementation of compulsory reporting of vacancies by the company at the Department of Labor and Population Mobility Aceh is not running mandated by law reserved this is because the company was unaware of the existence of the company's obligation to carry out the compulsory reporting of vacancies and never did dissemination by the Department of Labor and Population Mobility Aceh. Imposition of sanctions for not reporting job by the company in fact, was never implemented. This is due to the lack of rules governing the compulsory reporting of vacancies by the company in the Act No. 13 of 2003. It is suggested the existence of legislation which regulates more clearly the compulsory reporting of vacancies by the company as well as penalties for violation and required to report to the Department of labor and Population Mobility Aceh to disseminate information regarding the compulsory reporting of vacancies to companies in the province.

Keywords: Implementation, Obligation Report Jobs, Companies, Department of Labor

Full Text:

PDF

References


Christine S.T. Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2001

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja.

Lalu Husni.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)