STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN

Muhammad Ramadhan Nasution, Husni Djalil

Abstract


Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengujian Undang-Undang 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi. Pasal 11 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil analisis mengenai pengujian Undang-Undang Grasi, prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratis cherechtstaat). Disarankan masalah pemberian grasi dalam Undang-Undang Grasi diatur secara tegas pengaturannya. Karena pemberian grasi selalu dibayangi ketidakjelasan ukuran objektif bagi penerima grasi.

Kata Kunci : president, grasi

 

Abstract - The purpose of this study to describe the testing of constitution number 22 of 2002 as amended by constitution number 5 of 2010 about clemency. Article 11 paragraph (1) and (2) contrary to several articles contained in constitution of 1945. Based on the analysis of testing laws clemency, the rule of law should not be enforced by ignoring the principle of democracy set out in constitution of 1945. Therefore, it should be stressed that sovereignty rests with the people who carried out according to constitution of 1945. Offset by the assertion that the Indonesian state is a state of law or democratic sovereignty of the people (democratis cherechtstaat). Suggested problem in the granting of pardon in constitution of clemency strictly regulated settings. Since the granting of clemency is not always obvious to the recipient objective measures of clemency.

Keywords: president, granting

Full Text:

PDF

References


Adwani, Perlindungan Kombatan dan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Indonesia, Prama Publishing, Yogyakarta 2014.

Adwani, ” Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, FH UNSOED Purwokerto.hlm. 101.

Herdiansyah Haris, “Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial”, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.

Haryomataram, Kgph, Pengantar Hukum Humaniter, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008,

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Satjipto Raharjo, “Penyelenggaran Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, Semarang, Jurnal Masalah Hukum, 1993

Rina Rusman, Denny Ramdhany, dan Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Rizky Frihandy, “Peranan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Kelaparan Dan Kekerasan Pada Anak-anak Di Yaman Tahun 2011-2013”, JOM FISIP, Vol.1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 2,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)