PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA BANDA ACEH

Nella Yulida Sari, Yanis Rinaldi

Abstract


Abstrak - Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkanbahwasalahsatuwewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh adalah melakukan pengawasan di bidang perizinan dan non perizinan.Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan PeraturanWalikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Reklame dipasang di tempat yang dilarang sebagaimana diaturdalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang dilarang, dan upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi pelanggaran yang dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh. Penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.

Kata Kunci : pelaksanaan, pengawasan, pemasangan reklame, Banda Aceh

 

Abstract - In Article 116 (b) Qanun Banda Aceh Number 2 Year 2008 on Organizational Structure and Regional Work Banda Aceh mentioned that one of the authority of the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh is to conduct oversight in the field of licensing and non-licensing. Government of Banda Aceh Banda Aceh Mayor issued Regulation No. 7 of 2012 on the Implementation of Advertising. Stipulated in Article 10 places that are prohibited for the installation of billboards. But in reality still found a violation of the installation of billboards in the city of Banda Aceh. Billboards installed in a place which is prohibited under Article 10 Mayor Regulation No. 7 of 2012.The purpose of this thesis is to explain the supervision of the Office of Licensing Services One Stop to the installation of billboards in the city of Banda Aceh. The cause of the organizers of the billboard was put up billboards in places that are prohibited, and the effort which is taken by the Office of Licensing Services One Stop in the breach in question.Based on the survey results revealed that the supervision of the Office of Licensing Services One Stop to the installation of billboards is not carried out to the maximum, it is proved there is still a violation of billboards in the city of Banda Aceh. Organizers still putting up billboards billboards in places prohibited due to less available space, a strategic place for the promotion and the lack of legal awareness. Efforts made in addressing violations by fostering organizers billboards, improve supervision, and holding a billboard.Suggested to the Office of Licensing Services One Stop Banda Aceh must designate an employee to perform surveillance in order to avoid infringement, providing a place for the installation of billboards and billboard suggested to the organizers to abide by the rules when abuse penalized under Mayor Regulation No. 7 of 2012.

Keywords: implementation, supervision, installing advertising, Banda Aceh.

Full Text:

PDF

References


Azhari A. Samudra, Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

http://www.mltazam.com/2014/07/banda-aceh-ibu-kota-serambi-mekah-model.html/ pada tanggal 25 April 2016 pukul 20:24 WIB.

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html diakses pada hari Senin, 8 Agustus 2016, pukul 10:42 WIB.

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Muhammad Jaiz, Dasar-Dasar Periklanan, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014.

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)