STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN

Teuku Soekiarandi TR, Zahratul Idami

Abstract


Abstrak - Dengan adanya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu menjadi tidak esensial, tetapi sebaliknya pada tahap pengujian undang-undang secara materil kerugian yang telah dialami oleh pemohon bersifat faktor esensial. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum serta menganalisis putusan hakim terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden satu putaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mahkamah konstitusi mempertimbangkan permohonan terhadap pasal 159 undang undang nomor 42 tahun 2008 dengan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 adalah sama karena menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun ketentuan adalah sama, tidaklah berarti ketentuan pasal 159 tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada normaatau kentuannya bersifat umum. Jelaslah bahwa putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan, dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membantah atau mementahkan kembali putusan akhir tersebut, dalam persebaran wilayahnya harus merata, apabila 34 provinsi dalam hal ini, maka setengah wilayah Indonesia telah pasti akan hasil suara pemilu dan sah melalui persebarannya, apabila hanya unggul dipulau Jawa dan sedikit di luar Jawa, dan di setiap provinsi tidak mencapai dua puluh persen maka harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Disarankan, hendaknya Mahkamah Konstitusi harus teliti dalam melihat dampak hukum dengan dikeluarkannya putusan tersebut karena putusan bersifat final dan mengikat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 159 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Kata Kunci :  Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum President dan wakil presiden, satu putaran

 

Abstract - Of Law Number 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, in the presence of Article 159, the petitioners feel that their constitutional rights have been violated, since in formal examination the constitutional losses experienced by the individual applicant are not essential, the law materially losses that have been experienced by the applicant is an essential factor. The writing of this case study aims to explain, understand, and analyze the basic legal considerations as well as analyze the judge's decision on the Presidential and Vice Presidential Election one round. This research is included in normative juridical research, library research. because to obtain secondary data derived from secondary, primary and tertiary legal materials. The results of the study show that in the Constitutional Court consider the petition of Article 159 of Law Number 42 of 2008 with Article 6A Paragraph 3 of the 1945 Constitution is the same because according to the Constitutional Court, although the provisions are the same, it does not mean that the provisions of Article 159 can not be tested by The Constitutional Court, because the 1945 Constitution on norms or terms is general. And explain that the decision of the Constitutional Court has a permanent legal force since it was read out in court, and has a binding legal force to implement. then no legal remedy can be made to refute or revoke the final verdict, in the spreading of its territory must be evenly distributed, if 34 provinces in this case, then half the territory of Indonesia would have been the result of electoral and legitimate votes through its distribution if only superior in Java and slightly in non-Java, and in every province does not reach twenty percent then must follow the rules that have been made by the constitutional court. it is advisable, the Constitutional Court should be careful in looking at the impact of the law with the issuance of the verdict because the verdict is final and binding. And the People's Legislative Assembly is obliged to follow up the Constitutional Court's decision related to Article 159 in Law Number 42 Year 2008, for the benefit of the nation and the State

Keywords: Constitutional Court's decision , General Election of President and Vice President, one round

Full Text:

PDF

References


Ahmad Syarizal, Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Fatkhurohman, dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Junedjri M. Gaffar, Kedudukan dan Peran Makamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 2009.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah MPH), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Wahyono, Menginggat Superiorisasi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu, Jakarta, Rajawali pers2009,hal.284


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)