PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL TERPADU PAYA ILANG KABUPATEN ACEH TENGAH

Muhammad Rizky Kamal, Abdurrahman Abdurrahman

Abstract


Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah mengatur bahwa setiap pengguna jasa Terminal dikenakan retribusi. Retribusi tersebut dipungut dengan cara memberikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui bahwa ada pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal Terpadu Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengetahui penyebab pemungutan tidak sesuai dengan Qanun, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam memaksimalkan pemungutan RetribusiTerminal. Data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden, informan serta observasi lapangan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemungutan retribusi Terminal Terpadu Paya Ilang didasarkan pada Pasal 88 dan Pasal 140 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah. Dalam pemungutan Retribusi masih ditemukannya adanya petugas yang tidak menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan ada yang tidak mampu dipungut retribusinya, ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi terminal. Kurangnya kinerja petugas dalam memungut retribusi, kurangnya sarana pendukung, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dan belum adanya peraturan pelaksana dari Qanun tentang teknis pemungutan retribusi menjadi faktor penyebab pemungutan retribusi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan pemungutan retribusi adalah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi, memberikan sanksi tegas kepada petugas, memperketat pelaksanaan retribusi serta meningkatkan sarana pendukung pemungutan. Disarankan kepada petugas pemungutan untuk menyerahkan SKRD saat memungut retribusi, memperketat pemungutan retribusi. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi, mempertegas sanksi, membangun sarana pendukung, mempertegas sanksi-sanksi atas setiap penyimpangan yang dilakukan oleh petugas, memberikan pemahaman tentang manfaat membayar retribusi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.


Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Giarso T, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Kasinius, Yogyakarta, 2004.

Sri Pudyatmoko, Y. Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Andi Offset, Yogyakarta, 2006.

Sri Pudyamoko, Pengakuan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Tony Marsyarul, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Terminal Penumpang Angkutan Jalan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)