TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA TERHADAP PENUMPANG DISABILITAS KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Rizky Prayoga, Muazzin Muazzin

Abstract


Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam hukum pengangkutan udara internasional, apakah perbuatan awak kabin dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum dan bagaimana perusahaan angkutan udara bertanggung jawab kepada penumpang yang mengalami kerugian. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (konvensi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa perbuatan awak kabin tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabaannya secara hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam pengangkutan internasional yaitu prinsip tanggung jawab mutlak dan untuk mendapatkan tanggung jawab berupa ganti kerugian terhadap korban yaitu korban terlebih dahulu harus mengajukan gugatan di pengadilan dimana korban dapat mengakses lebih mudah artinya dapat diajukan atas pilihan penggugat. Pada kasus ini penggugat mengajukan gugatan di pengadilan penggugat bertempat tinggal. Disarankan negara-negara peserta Konvensi Montreal 1999 agar kedepannya dapat mengatur lebih banyak pasal-pasal kerugian yang belum diatur dan diharapkan kepada pihak pengangkut udara untuk tidak melakukan diskriminasi kembali kepada penumpang penyandang disabiilitas serta diharapkan hakim dalam menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra A Bakti, 2004.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Endang Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999, Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2008.

K. Martono, Hukum Angkutan Udara UU RI NO 1 tahun 2009, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.

Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Ed. 1. Cet. 5, 2009.

Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Konvensi dan Perundang-undangan

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Montreal Convention 1999 (Konvensi Montreal).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Jurnal

Sudirman Nainggolan, Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional Yang melintansi antar negara, Medan; Jurnal, Fakultas Hukum, USU, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)