PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

Riko Sukrevi Ibrahim, Chadijah Rizki Lestari

Abstract


Didalam Pasal 208 huruf (a) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan tugas Syahbandar  adalah mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak laik laut membawa penumpang dari dermaga Lampulo dan Ulhe Lheu menuju Pulau Aceh. Akibatnya tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan para penumpang yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati terhadap permasalahan dalam keselamatan pelayaran. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kantor KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya: Pola Pikir dan Karakter Masyarakat setempat, tidak adanya fasilitas pelayaran yang layak dari pemerintah ke Pulau Aceh,  Kesadaran hukum dan juga kesadaran akan keselamatan berlayar masyarakat masih sangat minim. Upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati adalah Meningkatkan sosialisasi keselamatan pelayaran kepada para pawang kapal dan masyarakat serta melakukan pengadaan alat alat keselamatan kepada para pawang kapal seperti: pelampung, life Jacket dan radio.Disarankan perlu adanya peningkatan koordiansi dan kepedulian antara pihak-pihak terkait terhadap permasalahan transportasi dari dan ke Pulau Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menindak secara tegas nahkoda kapal yang mengangkut penumpang secara ilegal. 

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta 2006

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 2013

Ade Saptomo, Penelitian Hukum Empiris Murni, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,

Albert Albert R et.al, 2013, Pembangunan Trasnportasi Kepulaun di Indonesia, Brillian Internasional, Surabaya Ali Zainuddin, Metodelogi Peneltian Hukum, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta. 2010

Ali Zainuddin, Metodelogi Peneltian Hukum, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Mataram, Rajawali Pers. 2003

Burhan Ashshofa. Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. 2010. Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. 2010.

HR.Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2011

Jum Anggraini. Hukum Administarsi Negara.Jakarta: Graha Ilmu.2012

Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004

Syarifuddin Hasyim, Hukum Administrasi Negara. Banda Aceh, Syiah Kuala University Pers. 2008.

M. Kamaluddin Laode, Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2017

Sarwoto, Dasar dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2007.

Sadjijon. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Presindo 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang standar kerja dan organisasi Kantor Kesyhabandaran dan otoritas pelabuhan

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 82 tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan Surat persetujuan berlayar

Jurnal dan Makalah

Aguw, Randy. "Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran." Lex Administratum 1.1 (2013).

Amrizal, Husni A. Jalil, and Eddy Purnama. "FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR." Jurnal Ilmu Hukum 1.4 (2013).

Djuned, Teuku. "Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia." Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang (2001): 19-20.

Mansur, Teuku Muttaqin. "Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 14.2 (2012): 279-290.

Syaifuddin, Muhamad. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.

Vi br Barus, Viana IR, Paramita Prananingtyas, and Siti Malikhatun. "Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia." Diponegoro Law Journal 6.1 (2017): 1-13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)