TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Harisul Haqi, M. Zuhri

Abstract


Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyebutkan  bahwa “Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Namun kenyataannya DPR melakukan hak angket terhadap KPK. KPK diminta oleh anggota Komisi III DPR agar membuka rekaman BAP anggota DPR Miryam S Haryani terkait kasus korupsi e-KTP. KPK tidak dapat memenuhi permintaan Komisi III tersebut. Lalu Komisi III membentuk Pansus hak angket terhadap KPK. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan mengenai penggunaan hak angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK menurut UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, dan implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK menurut Pasal 79 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, yang menjadi subjek dari hak angket adalah kebijakan atau pelaksanaan Undang-Undang oleh Pemerintah. Implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK, adalah cacat hukum dan DPR melanggar Pasal 79 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan menyalahgunakan hak angket, karena DPR menggunakan hak angket pada KPK. Hak angket seharusnya digunakan untuk mengawasi Pemerintah. Bukan untuk Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary Organ/ di luar Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) seperti KPK. Disarankan kepada DPR agar memahami Pasal 79 ayat (3), terutama tentang proses mekanisme penggunaan hak angket agar tidak disalahgunakan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak angket, karena hak angket itu digunakan untuk mengawasi pemerintah, bukan untuk lembaga negara penunjang seperti KPK.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Sri Soemantri, (et.al). Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,cet.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Cet IV, Ghalia Indonesia, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber Lainnya

Usulan Hak Angket Rekaman Miryam Bentuk Intervensi Penegakan Hukum , [diakses 11/05/2017].

DPR Gelar Paripurna Soal Hak Angket Akankah KPK Diintervensi , [diakses 02/05/2017].

Mahfud MD KPK Tidak Bisa Dijadikan Objek Hak Angket , [diakses 02/05/2017].

Angket KPK Dinilai Bahayakan Momentum Pemberantasan Korupsi , [diakses 11/05/2017].

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI [diakses 26/09/2017].

Pelaksanaan Hak Angket oleh DPR hukumonline.com [diakses 20/09/2017].

Pukat UGM: Logika Yusril Soal Hak Angket DPR ke KPK Kacau [diakses 20/09/2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)