PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Kajian Terhadap Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/004/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh Dan Menetapkan SK Yang Baru Sebagai Gantinya)

Fahrizal Fahrizal, Yanis Rinaldi

Abstract


Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”. Namun dalam kenyataannya Gubernur Aceh tetap melaksanakan mutasi pejabat eselon II. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,untuk menjelaskan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/004/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II  Pemerintah Aceh dan Menetapkan SK Yang Baru Sebagai Gantinya dan Untuk menjelaskan kedudukan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/004/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II  Pemerintah Aceh dan Menetapkan SK Yang Baru Sebagai Gantinya dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data penelitian ini didapatkan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan,buku-buku, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa KASN berwenang menentukan adanya pelanggaran kode etik dan hanya berwenang merekomendasikan sanksi. Berdasarkan pada konsep penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip checks and balances maka Komisi ASN melaksanakan kewenangannya dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Badan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara memberikan Pandangan bahwasanya pengangkatan itu tidak Sesuai dan bertentangan dengan sistim Perundang-undangan oleh sebab itu surat Keputusan tersebut Batal Demi Hukum. Disarankan kepada pihak penyelenggara pemerintahan dapat merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga peristiwa tersebut dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan KASN dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewenangannya atau abuse of power.

Full Text:

PDF

References


Buku

Alex S. Nitisemito, Manajemen Personalia, Sumber Daya Manusia, Gholia Indonesia, Jakarta, 1996

A.W.Widjaja, Administraasi Kepegawaian, Rajawali, 2006,

Azhary, Negara Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1995

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996,

CST Kansil, Christine ST Kansil, J Hanny Posumah, Said Aneke Rukiah,2009, Hukum Administrasi Daerah,Jala Permata Aksara, Jakarta,

Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administarsi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,UNY Press, Yogyakarta ,2011.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

Jimly Asshiddiqie, Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Kamal Hidjaz. Efektivitas penyenlenggaraan kewenangan Dalam Sistem Pemerinatahan Daerah Di Indonesia., Pustaka Refleksi. Makasar, 2010.

Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Marbun, S.F., Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001

Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan PelaksanaanRencana Pmebangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung, 1997

Moekijat, Manajemen Sumber Daya Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2010

Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008

Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta 2013.

Sadjijono, Bab-bab Hukum Administrasi Negara, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI 6037)

PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( LNRI Tahun 2002 Nomor 33, TLNRI Nomor 4194 )

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil

Karya Ilmiah dan Jurnal

Abrar, Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1999

Annisaa, Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Penulisan Hukum, (Penulisan Hukum Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015), Mengutip dari Naskah Akademik RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Yogyakarta 2015

Andika Hardiansyah, “Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” Skripsi Sarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2010

Fachruddin, Irfan. "Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara." Varia Peradilan Nomor 122 (1994).

Hakim, Lukman. "Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan." Jurnal Konstitusi 4.1 (2011).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)