Pemberhentian Para Keuchik Dan Pengangkatan Kembali Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Shella Namira Wardia, Zahratul Idami

Abstract


Pasal 43 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa Keuchik berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa Keuchik dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Keuchik dan melanggar larangan Keuchik. Di Kecamatan Darul Imarah telah diberhentikan Keuchik pada tahun 2016 dan kemudian di angkat kembali tahun 2017. Hal ini yang ingin dikaji lebih lanjut. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian yuridis dan emperis. Pelitian hukum yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (das sollen), yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Faktor Pemberhentian Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/21/K/PD/2016 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik di wilayah Kecamatan Darul Imarah dikeluarkan hanya berdasarkan Kepada Surat Permohana Para Keuchik agar Wilayah Kecamatan Darul Imarah dapat Bergabung Ke Kota Banda Aceh. Faktor Pengangkatan Kembali Para Keuchik yaitu Peraturan Bupati serta keputusan Bupati, jadi para Keuchik diangkat kembali berdasarkan keputusan dan hak Bupati. Disarankan Kepada Bupati Aceh Besar dan Para Keuchik Kecamatan Darul Imarah agar dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan tidak secara emosi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bertindak atas wewenang yang berlaku.

Full Text:

PDF

References


Buku

HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke 6, 2011

Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.

M. Manullang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Citapustaka Media Perintis, Bandung: 2012.

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke 8, 2013.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Internet

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek- Metodologi.pdf, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB.

http://keGampong.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-Gampong-dan-peraturan-Gampong/, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2018, Pukul 21.55 WIB.

http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2018, Pukul 22.03 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)