Perbandingan Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Denganpengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Fakhri Kurnia, M. Gaussyah

Abstract


Kejaksaan tidak pernah disebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, namun pengertian Kejaksaan sudah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman,” bukan lain-lain badan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan pengangkatan kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah Kejaksaan Republik Indonesia , kemanfaatan yang di timbulakan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian perpustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif  yang disajikan dalam bentuk deskriptif untuk mengkaji kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Jaksa Agung terlebih dahulu mengajukan calon Kepala Kejaksaan Tinggi dan selanjutnya gubernur memberikan pertimbangannya,baru setelah itu di lakukan usulan kepada presiden untuk di keluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi. Sedangkan pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebaiknya penerapan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan masyakarat dan juga memperhatikan hal-hal lainnya seperti kemanfaatan terhadap Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh, sehingga tidak terkesan mengenyampingkan kepentingan umum,dan mengedepankan sikap independensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam penegakan hukum di Aceh.


Full Text:

PDF

References


Bambang Suggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja. Grapindo Persada: 1997

Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Dakam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1998

Husni Jalil, Hukum Pemerintah Daerah, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Joko P. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Praktik, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Kriyanto, Metode Penelitian, Bandung. PT. Remaja Rosadakarya: 2006

Marwan Effendi, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern.Bina Ilmu. Jakarta. 2004

Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Bandung, Refika Aditama, 2008

Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001

Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011

Rony Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Cet IV, Ghalia Indonesia: 1990

Rusdin Pohan, Metode Penelitian Pendidikan, Ar-Rijal Institute, Banda Aceh, 2007

Soerjono Soekamto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta: 1982

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2006

Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Agung dan posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagaimana Dimuat Di dalam Buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)