Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Dian Suryana, Chadijah Rizki Lestari

Abstract


Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan dan mengetahui alasan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengapa tidak memiliki izin, kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan upaya yang ditempuh oleh Polri Kota Banda Aceh untuk mengatasi penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Untuk memperoleh data penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, jenis penelitian yang dipakai bersifat yuridis empiris yaitu melihat hukum sebagai kenyataan dan gejala sosial yang terjadi dimasyarakat. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pihak penyelenggara pesta perkawinan menyatakan bahwa  tidak mengetahui adanya Perkap Polri sehingga tidak mengurus izin resmi, sulitnya mengurus surat izin, dan terdapat persyaratan yang diminta oleh pihak yang terkait. Disarankan kepada Polsek Banda Aceh untuk menindak secara tegas  pelanggar ketentuan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. dan disarankan bagi Polri, Polres, atau Polsek untuk melakukan pengawasan lebih ketat, serta melakukan secara proaktif sosialisasi Perkap Polri kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan perangkat gampong dan instansi yang terkait dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sesuai dengan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Aldri Filndri, Hukum Adminstrasi Negara Tentang Perizinan, Universitas Negeri Padang, 2010

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Rebuplik Indonesia, Jilid II/Edisi Ketiga, Gunung Agung, Jakarta, 1997

Lexi J, Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003

Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, GajahMada University Press, Yogyakarta, 2008

Rachmad Baro, Penelitian Hukum Non-Doktrinal, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet Ke 2, Yogyakarta, 2003

Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1983

Sjacran Basah, Perlindungan Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2003

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2012

Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung, 1983

Van Der Pot, Utrech dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, 1985

Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo,Jakarta, 2009

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Ke-1, Cetakan Ke 3, 2010

Peraturan Perundang-Undang

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (1) TentangPrasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 89 ayat (3) Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Makalah

Sjacran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance end Enforcement Progam dari BAPEDAL, Jakarta, 1-2 Mei 1996


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)