Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Tingkat Pertama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Azanil Fajri, Faisal A. Rani

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang Mahkamah Agung dalam seleksi dan pengangkatan hakim serta menjelaskan mekanisme kontrol dan check and balances dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan atau Library Research yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung justru dimaksudkan untuk membangun semakin kokohnya kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan sekaligus menjadi mekanisme kontrol serta pengejawantahan prinsip check and balances untuk membentuk Kekuasaan Kehakiman yang independen. Pembatalan kewenangan dalam seleksi dan pengangkatan hakim oleh Komisi Yudisial merupakan suatu kemunduran karena keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim merupakan mekanisme kontrol untuk menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang independen dan imparsial serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Diperlukan Amandemen lanjutan atas UUD NRI 1945 untuk menegaskan fungsi- fungsi kontrol terhadap Kekuasaan Kehakiman yang dimulai dari proses seleksi, pengangkatan hingga pengawasan  serta memberikan kepastian hukum terkait dengan tugas dan wewenang yang ada dalam Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda atas undang-undang.

Full Text:

PDF

References


A. Rani, Faisal. Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum. Darussalam: Syiah Kuala University Press. 2009.

Asshiddiqie, Jimly. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: Konpress. 2005.

Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konpress. 2005

Atmasasmita, Romli, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bandung: Armico, 2008.

Basuki, Ahmad, Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Volume XVIII No.1 Tahun 2013.

Busroh, AbuBakar, Azas-Azas Hukum Tata Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, Mahkamah Konstitusi,Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: RefikaAditama, 2009.

Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2006.

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005.

Isnaeni Ramdhan, Mochamad, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: PT. Alumni. 2006.

Janedri, M.Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD NRI 1945, Jakarta:Konpress, 2012.

Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.

Kansil, C.S.T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2000.

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Ilmu Hukum:Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2008.

Moleong, Lexy J. Metode penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.

Munir, Ernawati. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD NRI 1945. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Tahun 2005

Qomar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Ranggawidjaya, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 1998

Riawan,Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008.

Saleh,K. Wantjik, PerkembanganPerundang-Undangan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Sinar Grafika. 2012

Sihaloho, Meylin. Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Sukanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Thaib, Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2006.

Thohari,A. Ahsin, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: Raja Grasindo, 2004.

Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011.

W. Levy, Leonard, Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi. Jakarta: Penerbit Nuansa. 2005.

Wiwoho, J. Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD NRI 1945. Surakarta: UNS Press. 2006.

Zoelva, Hamdan Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. 2011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)