Perkembangan Yuridis Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh

Ansarullah Ansarullah, M. Nur

Abstract


Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan tersebut berbeda dengan daerah lain, perbedaan tersebut telah menyebabkan terjadinya dualisme hukum terkait dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dualisme hukum berkaitan dengan Pemilihan anggota Panwaslu di Aceh antara diusulkan oleh DPRA dengan diusulkan oleh Bawaslu. Maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencabut beberapa ketentuan Penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu ketentuan yang dicabut terkait dengan Panitia Pengawas pemilihan di Aceh. Sehingga dari Perubahan dan perkembangan ketentuan penyelenggara pemilu di Aceh dan dampak terhadap kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang efektif. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, serta menjelaskan Perkembangan ketentuan tersebut terhadap kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif di Aceh. Penelitian ini merupkan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Maka teknik pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah telaah Kepustakaan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (legal approach) dan Pendekatan sejarah (Historical Approach) berkaitan dengan peratuaran tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh. Serta berbagai hasil kajian para ahli terkait dengan Penyelenggara pemilu di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadi perubahan ketentuan Penyelenggara pemilu di Aceh, terutama setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebabkan berakhirnya dualisme Penyelenggara pengawas Pemilihan Umum di Aceh. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap kelembagaan penyelenggara pemilihan umum yang efektif, karena adanya hubungan koordinasi antar lembaga baik itu KIP Aceh, Panwaslih Aceh dengan KPU. Disarankan kepada DPR untuk merubah ketentuan Penyelenggara pemilu yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal tersebut harus dilakukan untuk memperbaharui ketentuan Penyelenggara pemilihan Umum di Aceh setelah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara pemilihan Umum.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ramlan Subekti, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62)

Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh darussalam tahun 2007 Nomor 7)

Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9)

Sumber Websites

Aceh.tribunnews.com, Bawaslu Aceh diminta hentikan rekrut calon anggota Panwaslu, 07-06-2016 diakses pada 22 oktober 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)