Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Ade Mulya, Faisal A. Rani

Abstract


Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan pada kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang hanya membaca dan menganalisa bahan-bahan tertulis dan tidak harus bertatap muka langsung dengan informan atau responden. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BPK kewenangan yang bersumber langsung dari UUD NRI 1945 melalui atribusi. Teori atribusi ini juga berlaku bagi institusi BPK perwakilan ditiap-tiap provinsi, Sebagaimana diketahui bahwa lembaga perwakilan provinsi dari Badan Pemeriksa Keuangan ialah perpanjangan tangan dari Badan Pemeriksa Pusat yang langsung dipimpin oleh Ketua BPK Republik Indonesia. Dalam peraturan BPK jelas tersirat bahwa anggota bpk ri mempunyai wilayah masing masing dalam kewenangannya, termasuk Pemerintah daerah dan BUMN. Secara kelembagaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia haruslah menjadi lembaga yang independen, termasuk intervensi yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK itu sendiri, dikarenakan untuk menentukan kerugian dalam pengelolaan keuangan, Anggota BPK yang berada di wilayah perwakilan harus berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI dan mengumumkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara mengatasnamakan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. “Hukum Keuangan Negara”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.55.

Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Anterlembaga Negara, Konsosrsium Reformasi Hokum Nasional Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Didukung Oleh The Asia Foundation Dan USAID, Jakarta, 2005, hal.36.

Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hal . 862

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif (Head To A Good Village Governance), Cetakan Pertama, Ub Press, Malam, 2011, hal.99.

Harjono, “Lembaga Negara Dalam UUD 1945”, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 2, Juni 2007, hal.14.

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif (Head To A Good Village Governance), Cetakan Pertama, Ub Press, Malam, 2011, hal.99.

H. Bohari, S.H., M.S., “Hukum Anggaran Negara”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.132.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1990, hlm.14-15

Wiyono dan Isworo, Kewarganegaraan, (Jakarta : Ganeca Exact, 2007), hal.23.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 5 Tahun 1973, LN Nomor 39 Tahun 1973, TLN Nomor 3010, Ps.14 ayat (1).

Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)