Upaya Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh (DPKA) Terhadap Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak

Intan Rizki, Mahdi Syahbandir

Abstract


Dalam Pasal 2 Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh disebutkan bahwa, salah satu jenis pajak Aceh adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kenyataannya pada  pajak kendaraan bermotor di Aceh banyak terjadi tunggakan pajak, diperkirakan pada tahun 2014 jumlah tunggakan pajak mencapai  sebesar Rp. 2.027.971.699, pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 2.880.518.600, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.345.394.800. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Dan untuk menjelaskan hambatan Dinas Pedapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan yang tertunggak. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, pertama dengan melakukan penguatan dibidang hukumnya, yaitu dengan membuat beberapa aturan sebagai payung hukum. Kedua melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya yang tertunggak. Kemudian yang ketiga, secara represif dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tentang berapa pajak yang harus dilunasi. Kemudian yang keempat pemutihan pajak, dimana utang-utang pajak terdahulu di hapus dan wajib pajak hanya harus membayar pajak pada tahun itu saja.  Dan Hambatan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak pertama, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Kedua, Kemampuan masyarakat yang masih rendah. Ketiga, Kurangnya melakukan tindakan dilapangan. Keempat, Kurangnya petugas dan  fasilitas bagi petugas penagih pajak. Disarankan kepada Pemerintah Daerah harus memberikan kebijakan lebih tegas bagi masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotornya di Aceh. Disarankan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh untuk melakukan sosialisasi lebih intensif  untuk merubah budaya masyarakat agar sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotor agar tidak tertunggak. Dan melakukan tindakan dilapangan dengan mengecek langsung terhadap masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotor.

Full Text:

PDF

References


Azhari A. Samudra, Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarata, 2005

Bohari, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Marihot P Sihaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo, Perkasa, Jakarta, 2006

Mardiasmo. Perpajakan: Edisi Revisi. Andi,Yogyakarta, 2013

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008

Rochmat Soemitro, Azas Dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung, 1990

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta, 2005

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu,Prenada Media group, Jakarta, 2006

Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah(Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Cetakan Pertama, PT. Grasindo, Jakarta, 2008

Heillen Martha Yesephine Tita, Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak KendaraanBermotor Dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Terhadap Peningkatan PendapatanDaerah Provinsi Maluku, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Maluku

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh

https://aryarenzukaiaryanto.wordpress.com/2013/01/25/fungsi-pajak-dari-perspektif-pembangunan-daerah/

http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)