Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kota Banda Aceh

Muammar Husnul, Yanis Rinaldi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan KPP Pratama Banda Aceh dalam pelaksanaan tax amnesty, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tax amnesty dan upaya yang di tempuh oleh KPP Pratama untuk mengatasi hambatan-hambatan. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara setengah terstruktur dengan responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui  penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, bahan dari internet dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh belum berjalan dengan semestinya. Dilihat dari proses dan hasil masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengikuti tax amnesty serta masih terdapat keraguan Wajib Pajak terhadap program tax amnesty. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tax amnesty,kurangngya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPP Pratama, serta terdapat beberapa kali sistem error pada KPP Pratama. Upaya yang di tempuh KPP Pratama Banda Aceh yaitu melakukan sosialisai/penyuluhan dengan mengeluarkan surat himbauan/pemberitahuan kepada Wajib Pajak, serta menambah SDM dengan cara meminta SDM pada bagian lain dengan kebijakan kepala kantor. Disarankan kepada KPP Pratama Banda Aceh dalam Pelaksanaan Kebijakan tax amnesty agar melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak. serta disarankan kepada KPP Pratama setelah program kebijakan tax amnesty berakhir untuk menerapkan sanksi tegas dengan konsisten bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti tax amnesty menurut Pasal 18 Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Full Text:

PDF

References


Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabeta, Bandung, 2011

Nufransa dan Asrul, Tax Amnesty itu Mudah, Visimedia, Jaksel, 2016

Marihot Pahala Siahaan, Tax Amnesty Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Moermahadi S. Djanegara dan Hastoni, Tax Amnesty dan PSAK 70, Kesatuan Press, Bogor, 2017.

Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia,Kompas, Jakarta, 2016.

Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Hiyashinta Klise, “Desain kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan”, InsideTax Edisi 16 (2013)

James Alm, “Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty”, International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998);1.

James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sally Walace, “Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian Federation”, Economic Analysis and Policy Vol 39, (September 2009):236.

Tio Fanny Aritonang,Review Implementasi Pengampunan Pajak (tax amnesty).

Titik Setyaningsih,Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty, Vol 80, 2012.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty)

Serambi Indonesia,”KPP Banda Aceh Sosialisasi Tax Amnesty”,www.aceh.tribunnews.com.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)