Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Konsultasi Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Iska Hardeka, Kurniawan Kurniawan

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme perubahan UU PA yang disyaratkan harus melalui konsultasi dan pertimbangan oleh DPRA maupun mengkaji porsedur dan tatacara pemberian konsultasi dan pertimbangan dimaksud. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan penelitian, serta diperkuat dengan hasil wawancara atas sejumlah responden yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU PA yang dimaksudkan di dalam Pasal 269 ayat (3) dimaksud yang mensyaratkan konsultasi dan permintaan pertimbangan dari DPRA hanya berlaku untuk perubahan melalui legislative review dan tidak untuk perubahan akibat judicial review, meskipun DPRA tetap memiliki peluang untuk memberikan pertimbangan atas perubahan akibat judicial review melalui tindakan Intervensi ataupun menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sedang berjalan. Adapun mengenai prosedur dan tatacara pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan tersebut, meskipun dapat dilaksanakan dengan menggunakan dasar konvensi ketatanegaraan atau analogi kepada aturan hukum yang serupa, tetapi tidak memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi Aceh sehingga pasal tersebut mesti direvisi atau dirumuskan lebih lanjut dalam suatu aturan yang terpisah serta bersifat rinci dan spesifik. Disarankan kepada DPRA agar proaktif dan peka terhadap urusan yang menyangkut kekhususan Aceh, termasuk dalam hal adanya pengujian UU PA oleh Mahkamah Konstitusi. Diharapkan kepada DPR agar segera merevisi Pasal 269 ayat (3) dimaksud atau membentuk aturan terperinci secara terpisah mengenai prosedur pelaksanaan konsultasi dan permintaan pertimbangan kepada DPRA untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pasal 269 ayat (3) tersebut. Kepada para Hakim Konstitusi disarankan pula untuk melibatkan pihak DPRA dalam setiap perkara pengujian UU PA sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi Pasal 269 ayat (3) dimaksud.

Full Text:

PDF

References


Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Husni Jalil, Hukum Pemerintahan Daerah, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP-MPR) No. IV/MPR/1999;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran.............

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Portalsatu.com,, 31/08/2016, [diakses tanggal 31 Maret 2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)