Pelaksanaan Zakat Sebagai Faktor Pengurang Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Afrilia Lavanda, Mahdi Syahbandir

Abstract


Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Namun pada kenyataannya hingga kini belum dapat dilaksanakan sejak Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan tahun 2006. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan mengapa zakat sebagai faktor pengurang terhadap pajak penghasilan terhutang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh belum dapat dilaksanakan dan untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh mengenai belum berlakunya zakat sebagai faktor pengurang terhadap pajak penghasilan terhutang di Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara memperlajari peraturan perudang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa Pasal 192 dari Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu zakat sebagai faktor pengurang terhadap pajak penghasilan terhutang belum dapat dilaksanakan hingga sekarang. Hal ini dikarenakan yang pertama terjadinya regulasi antara Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang kedua Pasal 192 Undang-Undang Pemerintah Aceh belum ada aturan pelaksananya dan belum ada kebijakan atau persetujuan dari Pemerintah Pusat, yang ketiga belum ada upaya yang maksimal dari Pemerintah Aceh. Upaya telah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh mengenai belum berlakunya zakat sebagai faktor pengurang terhadap pajak penghasilan terhutang di Aceh yaitu Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal untuk mengimplementasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, kemudian Anggota DPD/MPR RI juga mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam hal mendukung surat dari Gubernur Aceh, mendukung Implementasi Zakat Sebagai Pengurangan Pajak. Disarankan kepada Pemerintah Pusat agar berkenan mengeluarkan kebijakan dan menyetujui Pasal 192 UUPA dapat dilaksanakan, dan disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan pertemuan langsung, membicarakan dan berkonsultasi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia agar Pasal 192 UUPA dapat diimplementasikan seperti harapan seluruh masyarakat Aceh.

Full Text:

PDF

References


Atmosdirjo, S. Prajudi, Hukum dan Pengawasan Keimigrasian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Santoso, M. Imam, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.

Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2004.

Adikun Sudikun, Mertokusumo, Mengenal Hukum Keimigrasian Di Indonesia, Jakarta: Liberty Press, 1999.

Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Press, 1999.

Nurismayanti, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia”, Jurnal Hukum Keimigrasian di Indonesia, Hasil Suatu Kajian Hukum di Kantor Imigrasi Pangkal Pinang Kepulauan Riau, Vol. 98, Nomor. 15: 234-236, Pangkal Pinang: 13 April 2011.

Berita Aceh terkini, , [diakses 02/03/2017].

Antara News, , [diakses pada 23/04/2017]. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Aristanti Widyaningsih. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map. Alfabeta, CV. Bandung. 2013.

Bohari H, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999.

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Depok, 2008.

Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT Grasindo, Jakarta, 2006

Fuadi, Zakat dalam Sistem hukum pemerintahan Aceh, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Heri Sudarsono, Bank & lembaga keuangan syariah, Ekonisia, 2003.

Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Johnny Ibrahim, Teori dan metode penelitian hukum normatif, Bayu media, Surabaya, 2005.

Kamal hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010.

Nurmayani, Hukum Adiministrasi Daerah Universtas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Gravindo Persada. Jakarta, 2013.

Said Sa’ad Marthon. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2004.

Said Sabiq, Fiqhus Sunnah jl II, Garda Media Mandiri, Jakarta, 2000.

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Tunggul Anshari, Pengantar Hukum Pajak. Bayumedia Publishing. Jawa Timur, 2006.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, diakses 17 Maret 2017

http://lib.ui.ac/file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodelogi.pdf, diakses pada tanggal 17 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)