Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara

Deri Sudarma, Zainal Abidin

Abstract


Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut. Akibatnya hanya sengketa hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan Pasal 158 membuat banyak pihak menganggap Mahkamah kontitusi gagal menjadi lembaga yang mampu menjaga Hak Konstitusional Warga Negara dan Pasal 158 membuka peluang bagi kandidat untuk melakukan pelanggaran yang penting bisa menjaga ambang batas selisih suara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan prinsip Konstitusi, serta Apakah Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Asas-Asas Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, menggunakan data kepustakaan, pendapat ahli hukum dan kasus. Data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan objek pembahasan. Sebagai data tambahan diperlukan pendapat ahli hukum dengan cara mewawancara sebagai narasumber. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut bersifat sementara dan hanya untuk mengisi kekosongan lembaga, sehingga dianggap Konstitusional. Namun Kekakuan MK dalam memaknai Pasal 158 dinilai gagal mengawal hak-hak kontitusional dan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak memenuhi prinsip konstitusi. Pelaksanaan Pasal 158 bertentangan dengan asas keadilan sehingga membuat Mahkamah Konstitusi berpeluang besar melegalkan hasil pilkada yang diperoleh dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Disarankan kepada pemerintah harus segara membentuk peradilan khusus Pilkada seperti yang sudah diamanahkan oleh undang-undang kalau bisa peradilan tersebut harus berada di setiap daerah tidak hanya dipusat sehingga dengan adanya peradilan di setiap daerah bisa memberi rasa keadilan dalam penyelesaiannya.

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, , 2004.

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta).

Ahmad Suheimi, Pemikiran Politik Barat, 2001, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Ali Masykur Musa, Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati,

(Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support

and Public Participation, 2003).

Amiroeddin Syarif, S.H. Perundang-undangan dasar, jenis dan teknik

pembuatannya. Bina aksara, cet.1 1987.

Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-

unsurnya), Universitas Indonesia : UI Press, 1995.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Cet III, FH UII, 2004.

Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi,

Liberty, Yogyakarta.

Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rayat, (Banda Aceh : Syiah Kuala

University Press, 2008.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar

Grafika, 2012.

Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kwik Kian Gie, Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar, (Jakarta:

Kompas, 2006.

Kansil, dan Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (edisi Revisi), Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.

Mahfud, MD Moh, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.

Jakarta : LP3ES, 2006.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2000.

Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta,Cetakan Pertama, UII Press, 2010.

Moh. mahfud MD.,Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, 2011.

Muchamad Isnaeni Ramdhan, Kompedium Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan

HAM RI, Jakarta, 2009.

Sri Soemantri M., Prosedur dan Sistem perubahan Konstitusi, Alumni,

Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 1986. UI Press,

Cet. Ketiga, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum normatif, Jakarta,

Raja Grafindo Persada, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)