Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh Dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh

Cut Safia Yasmin, Yanis Rinaldi

Abstract


Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Sesuai ketentuan Pasal 58 tersebut Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh belum melakukan pengawasan secara maksimal. Sehingga dalam kenyataannya kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Banda Aceh dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, hambatan-hambatan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan pengawasan kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini  menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara semi terstruktur terhadap responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Banda Aceh dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan belum maksimalnya penerapan aturan dan kurang maksimalnya penegakan hukum atas wajib pajak yang tidak patuh. Hambatan dalam pengawasan dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal meliputihambatan sistem yakni sistem yang error, hambatan SDM yakni kurangnya petugas pajak, dan hambatan waktu yakni kurangnya waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal meliputi informasi data wajib pajak yang tidak lengkap, kurangnya kesadaran serta rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparatur perpajakan. Upaya yang ditempuh terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan pembinaan terhadap wajib pajak, menyadarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun sistem dan jumlah petugas perpajakan khususnya dibidang pengawasan belum ada dilakukan upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut.Disarankan kepada KPP Pratama Banda Aceh agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perpajakan, melakukan upgrade sistem secara berkala sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan serta penambahan petugas pajak serta kualitasnya khususnya pada bidang pengawasan.

Full Text:

PDF

References


R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2003

Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Yogyakarta: Salemba Empat, 2001

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak

http://www.pajak.go.id/content/tugas-dan-fungsi, diakses tanggal 2 April 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)