Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Parfum Isi Ulang Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi

Husni Safrizal, Wardah Wardah

Abstract


Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 23 ayat (1) keputusan kepala BPOM RI No HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, kedua peraturan inimenelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk tanpa kejelasan label atau informasi yang tidak jelas, akan tetapi dalam prakteknya masih ada pelaku usaha yang memperdagangkan produk tanpa kejelasan label kandungan tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab beredarnya parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi, untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi, dan untuk mengetahui upaya penyelesain yang bisa ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Data yang diperolehdalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan responden dan informan, dan selanjutnya dijadikan alat analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab pelaku usaha tidak mecantumkan label komposisi atau informasi yang jelas karena rendahnya pengetahuan hukum, kurangnya akan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam memperdagangkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen masih sangat kurang karena kurangnya pembinaan, pengawasan terhadap pelaku usaha dan sosialisasi kepada konsumen masih kurang. Upaya penyelesain yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur diluar pengadilan akan tetapi kesadaran bagi konsumen untuk melindungi akan hak-haknya itu masih kurang masih saja konsumen tidak mau mengadu kepada pihak terkait akan kerugian yang dialami. Disarankan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pembinaan, dan pengawasan kepada pelaku usaha yang menjual parfum isi ulang, kepada konsumen apabila ada produk yang tidak ada kejelasan agar dapat mengadu keintansi terkait maupun ke YAPKA, dan kepada YAPKA agar dapat mensosialisasikan kepada konsumen tentang penyelesain sengketa kepada konsumen apabila ada konsumen yang mengalami kerugian.

Full Text:

PDF

References


Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonoi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2005.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Gunawan Widjaja dan Ahmadi Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta,2008.

Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet: Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 2003.

Nasution Az., Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Pilipus M, Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.1987.

Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000.

Shindarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,PT Grasindo Indonesia, Jakarta, 2000.

Siahaan N.H.T., Hukum Konsumen, Panta Rei, Jakarta, 2005.

Sudaryatno, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------------, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Undang-U-undang No. 8 tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)