Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Banda Aceh

Inda Sintia, Yanis Rinaldi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemasangan Alat Pembatas  kecepatan di kota Banda Aceh, faktor-faktor yang mempengaruhi pemasangan Alat pembatas Kecepatan tanpa izin, serta tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Pembatas kecepatan yang tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan untuk memperolah data primer dengan mewawancarai responden dan informan dan penelitian keperpustakaan dlakukan untuk memperoleh data skunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil karya ilmiah lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan persyaratan teknis ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan oleh banyaknya para pengguna jalan yang kebut-kebutan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan, dan ketidakpahaman warga masyarakat terhadap aturan dan tata cara pemasangan Alat Pembatas Kecepatan, serta kurangnya peran pemerintah dalam menangani dan menindaklanjuti hal tersebut. Adapun tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Pembatas Kecepatan tanpa izin adalah pembongkaran dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Disarankan bahwa dalam pembuatan Alat Pembatas Kecepatan ini haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perlu adanya sosialisasi dan keaktifan Dinas perhubungan dalam menangani  dan menindaklanjuti persoalan tersebut serta peran aktif masyarakat dalam kesadaran hukum agar aturan tentang pemasangan Alat Pembatas Kecepatan dapat terealisasikan dengan benar.

Full Text:

PDF

References


Buku

F.D Hobbs. Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Yogyakarta: UGM Press. 2005.

Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.

Hadjon M. Philipus, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993.

Indiahono Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2009.

M Irfan Islami. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.

Ningsih Harwati, Kamus Hukum Pidana, PT. Pustaka Anda, 2008.

Purwanto Erwan dan Sulistyastuti Dyah. Implementasi Kebijakan Publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2012.

Qoriatul Husna. Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidik Masalah Bangunan.2009.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006.

Spelt N.M dan Berge ten J.B.J.M, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.

Tangkilisan S Nogi Hessel. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset, 2003.

Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Tinta Mas, 1986.

Widodo Joko. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya. 2001.

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)