PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ichsan Maulana, Zahratul Idami

Abstract


Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kemudian Pasal 148 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Mendagri melalui Dirjen Otda sebelum membatalkan perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Walikota memberikan surat peringatan pertama kepada Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. Namun dalam kenyataan Mendagri melakukan pembatalan langsung Qanun Kota Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur pembentukan Qanun Kota Banda Aceh yang dibatalkan oleh Kemendagri, serta untuk mengetahui dan menjelaskan pembatalan Qanun Kota Banda Aceh oleh Kemendagri berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan (library research) yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur pembentukan Qanun No. 2 Tahun 2014 dan Qanun No. 10 Tahun 2011 Kota Banda Aceh yang dibatalkan oleh Kemendagri masih ada kekurangan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Namun Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh oleh Kemendagri bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikuatkan dalam Pasal 148 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015, seharusnya Mendagri sebelum membatalkan Qanun Kota Banda Aceh memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk membatalkan Qanun tersebut.Disarankan kepada Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam pembentukan Qanun agar tetap mengikuti aturan yang ada dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Gubernur dan Kemendagri. Mendagri dalam melakukan pembatalan Qanun Kota Banda Aceh agar terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Gubernur sesuai dengan aturan yang ada.


Full Text:

PDF

References


Buku

Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Amiruddin. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2008.

Arief, HM. Muljadi, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka, 2005.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta: 2004.

____________, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2004.

Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, Bandung: CV. Utomo, 2005.

Titik Triwulan dan Ismu Gunandi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Buku ke-1, Jakarta : Kencana , 2011.

HM. Arief Muljadi, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka, 2005.

Ketut Suardita, Kewenangan Pemerintah Kabupaten /Kota Menetapkan Pajak Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, 2009.

Jazim Hamidi dan Malik, Hukum Perbandingan Konstitusi, Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Jimly Assidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta: 2006.

____________, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1994.

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses Dan Teknik Penyusunan), Yogyakarta: Kansius, 2007.

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Bahan Penataran Hukum Administrasi tahun 1997/1998 Fakultas Hukum Univesitas Airlangga”, Surabaya: 1998.

____________, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Philipus M.Hadjon, dan Titiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cetakan ketiga, Gajah Mada University Press, Yogykarta: 2008.

Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafika Persada, Jakarta: 2011.

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok, Hukum Administrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta: 2008.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Syarif Hidayat, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.

Victor Simatupang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Bima Aksara, Jakarta: 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 10 Tahun 2011.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Menara Telekomunikasi, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.

Internet

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasalah.telah.dibatalkan. Diakses: tanggal 21 desember 2016, pukul 14.49.

http://m.tempo.co/read/news/2016/06/078780518/kemendagri-pembatalan-perda-tak-perlu-lewat-judicial-review. Diakses: tanggal 21 desember 2016 pukul 15.11.

http://m.tempo.co/read/news/2016/06/078780518/kemendagri-pembatalan-perda-tak-perlu-lewat-judicial-review. Diakses: tanggal 21 desember 2016 pukul 15.11.

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/12151601/mahfud.md.kemendagri.tidak.bisa.sepihak.batalkan.perda. Diakses: tanggal 21 desember 2016, pukul 14.40.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13358&menu=2#.WGyDoflyfDc. Diakses: tanggal 21 desember 2016 pukul 16.00.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ff81fd70ea/begini-mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 16.15.

http://aceh.tribunnews.com/2016/06/23/menyoal-pembatalan-perda. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.01.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)