PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

Sayed Mahathir, Zainal Abidin

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembentukan Panwaslih Aceh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hambatan yang dialami oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih Aceh, serta upaya penyelesaian yang ditempuh DPRA dalam mengatasi hambatan yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan Panwaslih Aceh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hambatan yang dihadapi oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih yaitu disebabkan oleh polemik kewenangan antara Pusat dan Aceh dalam pembentukan Panwaslih, tidak ada yang mengusulkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh untuk dilakukan perubahan, dan akibat tafsir undang-undang berbasis kepentingan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2007 akan dilakukan perubahan, segera dibentuk Qanun baru tentang penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Qanun baru akan memisahkan rezim Pemilu dan Pilkada, dan telah dilakukan pertemuan diantara instansi terkait untuk mencari solusi terkait persoalan ini. Disarankan kepada DPRA agar segera dapat membentuk aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih. Kemudian DPRA dan Pemerintah Aceh agar dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih nantinya selalu berpedoman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh UUPA. Serta dalam perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 nantinya dilibatkan semua unsur terkait

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Aryos Nivada, Rekam Jejak Pemilu 2014 : Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh, Dialeksis Publishing, Banda Aceh, 2015.

Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS), Mari Kita Awasi Pemilihan Umum, vol. 1, IPCOS, Jakarta, 1999.

Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Hukum, Jakarta, 2005.

Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sinamo, Nomenson. Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Suharizal, Pemilukada :Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Topo Santoso dan Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Topo Santoso, Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006, Kemitraan, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum

C. Internet

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu, diakses pada tanggal 21 Mei 2016

http://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-gelar-rakor-selesaikan-masalah-pemilu-di-aceh, di akses pada tanggal 22 Mei 2016

http://tribunnews.com /2016/02/02/ panwaslih-dan-lingkar-kekuasaan, diakses pada tanggal 16 Juli 2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)