PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA USAHA SWALAYAN DI KABUPATEN ACEH BESAR

Dian Anda Yani, Efendi Efendi

Abstract


Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 1 PerPres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk mengawasi kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial. Namun, berdasarkan penelitian awal belum ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap peserta ketenagakerjaan pada usaha swalayan di kabupaten Aceh Besar. Oleh karnanya, tidak terpenuhi jaminan kerja atas tenagakerja di kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap peserta BPJS usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar, kendala BPJS ketika melakukan pengawasan terhadap peserta BPJS usaha swalayan serta upaya BPJS mengatasi kendala dalam melakukan penjaminan terhadap usaha swalayan yang berada di kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, tinjauan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk  memperoleh data skunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan meliputi standar upah, kecelakaan kerja dan jaminan lain sesuai kesepakatan antara BPJS ketenagakerjaan dan pemberi kerja. Namun, pada prakteknya dilapangan didapati BPJS ketenagakerjaan hanya melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan besar sedangkan terhadap usaha mikro kecil tidak melakukan pengawasan seperti yang terjadi di swalayan lambaro. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya kuantitas dan kualitas personil pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan keterbatasan biaya untuk melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh BPJS yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah, upaya prefentif edukatif, membuat pelatihan pegawai BPJS, upaya represif non pro justitia dan upaya represif pro justitia. Disarankan BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat aturan teknis pelaksanaan Pengawasan, pendanaan data operasional yang memadai dan penambahan jumlah anggota pegawai pembinaan dan menambah jumlah pegawai-pegawai pengawasan.

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Achmad Subianto,Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga KemandirianPerekonomian Bangsa, Gibon Books, Jakarta, 2011

Arieteus, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman, Jakarta,1995

Darwan Prints, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra SH, Ir. A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986

Nasir WSetyanto, Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah BPJS Ketenagakerjaan Dengan Metode Fuzzy-Servqual dan Indeks PGCV (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang), Jurnal Hukum Bisnis Vol 26, Malang, 2012

Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kepada Pekerja, Jurnal Hukum Bisnis, 2008

Sendjun H. Manulang. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1947 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

C. Website

http://warta dpr.liputan6.com read 2329088 pengawasan bpjs dinilai kurang ini rekomendasi untuk pemerintah [diakses 24/04/2016]

http://www.spsitasik.org/2013/09/hal-hal-yang-harus-dilaporkan.html, [diakses 15 april 2016]

Kompas [diakses 11/04/2016]

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/ [di akses 11/04/2016]

http://lampung.antaranews.com/berita/280528/menaker-minta-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-ditingkatkan [di akses 11/04/2016]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)