Analisis Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Kabupaten Gayo Lues

Rachmatul Rizki, Muhammad Rusdi, Sugianto Sugianto

Abstract


Abstrak. Terpeliharanya kelangsungan fungsi ekologis dari kawasan hutan di Kabupaten Gayo Lues mempunyai arti penting bagi wilayah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena secara fisik wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan kawasan hulu dan penyangga bagi wilayah hilir. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah mendorong meningkatkannya kebutuhan lahan yang menimbulkan persaingan dalam pemanfaatan ruang khususnya kawasan untuk budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kawasaan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukkan luas kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten Gayo Lues hutan lindung seluas 436.089,10 ha atau 78%, hutan produksi terbatas seluas 86.401,43 ha atau 16%, dan hutan produksi seluas 32.500,54 ha atau 6%.

Analysis the Forest Use Agreement in Gayo Lues District

Abstract. The survival ecological function of the forest area in Gayo Lues District means a great deal to surrounding rigion. This is physically because Gayo Lues District is the upper and buffer zone for lower region. Growing population growth is driving up the land needs that have created competition for room use, especially a land of cultivation. This research is meant to analysis the forest use agreement in Gayo Lues District. Research show the area of forest use agreement in Gayo Lues District is forest protect pants 436.089,10 hectares or 78%, forest limited pants 86.401,43 hectares or 16%, and forest of pants  32.500,54 hectares or 6%.



Keywords


Kawasan hutan; Kabupaten Gayo Lues

Full Text:

PDF

References


Aristin Nevy, F. 2015. Analisis Fungsi Kawasan Budidaya Di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Pendidikan Geografis, Th. 20, No.2, Jun 2015.

Bambang Setyo, A. 2008. Perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Info Hutan. Vol. V No. 4: 307-316.

BPS Kabupaten Gayo Lues. 2017. Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Gayo Lues. Aceh.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 873/Kpts/Um/11/1980 tentang tata cara penetapan hutan lindung.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 680/Kpts/Um/8/1981 tentang pedoman penatagunaan hutan kesepakatan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang tata cara penetapan hutan produksi.

Syahadat dan Subarudi. 2012. Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 9 No. 2, Agustus 2012 : 131–143.

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan hutan lindung.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 103/MenLHK-II/2015 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Aceh.

Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2013-2033.

Zulkarnain. 2013. analisis penetapan kriteria kawasan hutan. Jurnal Agrifor. 2 (XII) : 230-243.




DOI: https://doi.org/10.17969/jimfp.v4i4.12756

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


JIM Agribisnis|JIM Agroteknologi|JIM Peternakan|JIM Teknologi Hasil Pertanian|JIM Teknik Pertanian|
JIM Ilmu Tanah|JIM Proteksi Tanaman|JIM Kehutanan


E-ISSN: 2614-6053 2615-2878 Statistic Indexing | Citation


Alamat Tim Redaksi:
Fakultas Pertanian,Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3, Kopelma Darussalam,
Banda Aceh, 23111, Indonesia.
Email:jimfp@unsyiah.ac.id